Tampilkan postingan dengan label Turki. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Turki. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Juni 2016

Bertemu Aung Suu Kyi, Menlu Turki: Kami Akan Dukung Rohingya Sampai Selesai | Pontianak Informasi


[portalpiyungan.com] Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu melakukan kunjungan kenegaraan ke Myanmar, pada Senin (14/6) lalu, yang secara spesifik mengunjungi wilayah Rakhine (Arakan) dimana  minoritas muslim Rohingya hidup menderita.

Sejak 2012, Rakhine � rumah bagi lebih dari satu juta Rohingya (disebut oleh PBB sebagai kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia) � telah mengalami teror kekerasan komunal, dimana muslim Rohingya harus bergantung pada bantuan di kamp pengungsian.

Menlu Mevlut Cavusoglu telah bertemu dengan Aung San Suu Kyi �yang menjabat Penasihat Negara Myanmar pasca kemenangan partainya pada 8 November tahun lalu.

Pada pertemuan bilateral dengan Suu Kyi, Menlu Cavusoglu menekankan bahwa Turki akan terus memberikan bantuan kemanusiaan yang mendasar di wilayah Rakhine tanpa diskriminasi berdasarkan suku, bahasa atau agama.

�Kami akan menunjukkan dukungan terhadap Arakan [Rakhine] sampai masalah ini diselesaikan,� katanya, menambahkan bahwa "pemerintah Turki menyambut langkah yang telah diambil oleh pemerintah baru untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada Muslim Rohingya."

Mevlut Cavusoglu menekankan sejarah bersama antara Turki dan Myanmar selama kunjungan ke ibukota Myanmar pada hari Senin, dan menggarisbawahi tekadnya untuk membantu �semua pihak� di wilayah miskin Rakhine, tidak hanya di wilayah yang dihuni warga Muslim saja.

"Kami akan aktif menjangkau semua daerah yang membutuhkan, membuat jalan dan membuka klinik kesehatan di seluruh negeri," ujarnya kepada wartawan.

Hubungan diplomatik antara kedua negara secara resmi dimulai pada tahun 1958, tapi baru pada 2012 Turki membuka kedutaan besar di Myanmar.

�Tentara Turki disandera di Perang Dunia I dibawa ke Myanmar, di mana mereka dipaksa untuk bekerja dan membangun taman nasional serta banyak bangunan lain yang digunakan saat ini dalam kondisi sulit,� katanya, Myanmar adalah bekas koloni Inggris.

Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, dua makam prajurit tentara Turki di Myanmar yang ditangkap oleh Inggris selama Perang Dunia I.

�Hari ini, Turki adalah salah satu pendukung terbesar dari perdamaian dan kemakmuran di Myanmar,� tambah Cavusoglu.

�Dengan dibukanya kedutaan kami pada 2012, kerjasama yang lebih besar telah terjalin di antara kami. Dengan cara yang sama, dalam empat tahun terakhir Turki telah meningkatkan bantuan kemanusiaan, memberikan kontribusi $ 13 juta terhadap sektor kesehatan dan pendidikan,� sebutnya.

Menanggapi pertanyaan dari seorang koresponden Anadolu Agency, Aung San Suu Kyi mengucapkan terima kasih kepada menteri luar negeri Turki untuk kepekaan tentang masalah ini dan mengatakan ia berharap bahwa pernyataannya akan memberikan pelajaran bagi semua pihak.

�Saya berterima kasih padanya [Cavusoglu] untuk upaya yang dilakukan dan kepekaan dalam menemukan solusi untuk situasi di Rakhine. Saya berharap masyarakat internasional akan memperlakukan kasus ini dengan sensitivitas yang sama, dan membantu kami maju dalam mencari solusi. �

Suu Kyi telah berada di bawah tekanan internasional yang luar biasa untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Rohingya di negara ini, namun tetap bermain aman karena takut mengganggu kelompok nasionalis, banyak dari mereka telah menuduh Muslim berusaha untuk membasmi tradisi Buddhis.

Cavusoglu menggarisbawahi tentang kompleksitas situasi, menyoroti bahwa ada 135 kelompok etnis di Myanmar.

"Ini sebenarnya adalah kekayaan negara ini. Keanekaragaman harus dilihat sebagai sesuatu yang kaya, dan hal penting bahwa umat Islam juga termasuk dalam bagian ini," katanya, menekankan bahwa pemerintah baru telah memberi perhatian pada masalah ini.

"Turki telah mengalami prosedur yang sama, dan kami bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Kami akan mendukung langkah positif yang diambil, dan melalui TIKA [Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki] kami akan terus memberikan bantuan kemanusiaan," tambahnya.

Menlu Cavusoglu juga disambut oleh Pemimpin sipil pertama Myanmar, Presiden Htin Kyaw, di kediaman resminya.

Dia juga bertemu dengan kepala militer negara itu, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar Turki untuk Myanmar, Murat Yavuz Ates.

Sumber: Anadolu Agency/MiddleEastUpdate


Rabu, 15 Juni 2016

Menlu Turki Diutus Erdogan Untuk Buka Bersama Muslim Rohingya di Myanmar | Pontianak Informasi


[portalpiyungan.com]  Menteri Luar Negeri Turki, Mevl�t �avusoglu, diutus oleh Presiden Erdogan untuk berbuka puasa bersama dengan warga minoritas Muslim di Myanmar. Ia menjadi satu-satunya pejabat setingkat Menlu dari seluruh negara OKI yang menyempatkan hadir langsung ke Burma dulu.

Sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Myanmar, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengunjungi negara bagian Rakhine Myanmar, di mana ia bertemu dengan Muslim setempat Senin (13/6) pada acara buka puasa Ramadhan.

Berbicara kepada media sebelum berangkat ke Rakhine, Cavusoglu mengatakan Turki bertekad untuk membantu semua orang di wilayah yang miskin, bukan hanya umat Islam.

Menlu Cavusoglu juga bertemu dengan Aung San Suu Kyi (Penasehat Negara), Presiden Myanmar Htin Kyaw dan panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing.


Berbicara kepada 4.000 muslim Rohingya sebelum berbuka puasa, Cavusoglu bersumpah untuk berdiri bersama mereka dan bahwa Turki akan melaksanakan proyek-proyek baru di Sittwe, termasuk "sekolah, klinik, dan infrastruktur" melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA).

Cavusoglu juga mengunjungi panti asuhan dan sekolah yang direnovasi oleh TIKA, di mana ia mengatakan Turki akan melanjutkan dukungannya terhadap proses rekonsiliasi antara negara Myanmar dan komunitas Muslim di negara itu, yang telah terganggu oleh kekerasan kolektif, dengan Rohingya dan etnis lain dan kelompok agama bergantung pada bantuan di kamp-kamp pengungsi internal.

Cavusoglu berjanji kepada komunitas muslim Rohingya bahwa ia akan mengunjungi lagi, ia berkata: "Turki siap untuk mendukung orang-orang di sini melalui bantuan kemanusiaan dan advokasi hak-hak. Kami juga telah menawarkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan negara. Isu-isu seperti kewarganegaraan sudah.. telah dilakukan."

Selama kunjungan Cavusoglu ini, pasokan paket bantuan, termasuk 50 kilogram beras dan bahan makanan lainnya dari TIKA, dibagikan kepada penduduk setempat bekerja sama dengan Kedutaan Besar Turki di Myanmar. TIKA juga mendistribusikan bantuan makanan untuk 500 keluarga Buddhis lokal.


Sumber: Daily Sabah


Selasa, 14 Juni 2016

Erdogan dan Gerakan Gulen | Pontianak Informasi


Oleh: Andika Rahman Nasution

Belakangan ini nampaknya publik pelajar Indonesia-Turki lagi hangat dengan isu penagkapan seorang pelajar Indonesia di Turki. Nampaknya bahasan-bahasan tentang gerakan Gulen akan dibuka kembali disini.

Ketika menabuh genderang perang terhadap gerakan Gulen, Erdogan pernah menyebut: "Anggota jemaahnya baik, pimpinannya yang jelek"..

Di kemudian hari, Erdogan kembali membuat klise untuk menggambarkan jemaah ini: "Tabanda hizmet, ortada ticaret, tavanda ihanet" (di akar rumput gerakan dakwah, di tengah usaha bisnis, di atas pengkhianatan).

Masih di awal persinggungan pemerintah Erdogan dengan gerakan ini, dengan mencuatnya kasus dershane. Namun terlihat jemaah ini punya agenda lain dari kasus ini. Sehingga mayoritas gerakan civil society Turki serupa mengambil langkah untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan (Erdogan), sekaligus mengingatkan kepada jemaah (Gulen) yang juga merupakan civil society ini tengah berada dalam posisi salah.

Saya pribadi, ada banyak tulisan yang saya baca terkait gerakan ini, dan berbagai praktek yang ia lakukan terkait "kejahatan"nya. Namun, lebih dari itu, saya menjadi lebih yakin akan kebenaran yang saya baca ketika melihat bahwa mayoritas tokoh agama dan dan pergerakan di Turki juga menilai bahwa gerakan Gulen dalam posisi salah. Tidak sedikit, dan bukan orang abal-abal. Mereka ini adalah organisasi dan orang-orang yang tungkus lumus memperjuangkan hak umat Islam selama masa kegelapan modern Turki. Bahwa apa yang dilakukan gerakan Gulen mengarah pada peristiwa 28 februari, peristiwa kudeta militer yang menggulung perjuangan panjang gerakan Islam di Turki.

Bagi rekan-rekan yang mengerti bahasa Turki, ini salah satu pernyataan bersama mayoritas ormas dan civil society (97 civil society terkemuka) yang menurut saya mewakili suara mayoritas umat Islam Turki, baik di level pimpinan, maupun di level akar rumput..

Judulnya: Dukungan Penuh dari 97 NGO kepada Pemerintah Turki
http://www.haber7.com/guncel/haber/1102209-97-stkdan-hukumete-tam-destek-bildirisi


Minggu, 12 Juni 2016

[ANALISA] Bom Istanbul, Politik-Etnik Kurdi, dan Permainan Negara Besar | Pontianak Informasi


Oleh Arya Sandhiyudha, Ph.D
(Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Fatih University Turki)

TAK (Teyr�baz�n Azadiya Kurdistan/Elang Kebebasan Kurdi), kelompok sempalan dari PKK (Partiya Karker�n Kurdistan�/Partai Pekerja Kurdistan) mengakui sebagai pelaku serangan ke bus Polisi di pusat Istanbul (7/6/2016) yang menewaskan 11 orang di bulan suci Ramadhan!

Serangan itu menghancurkan sebuah bus polisi di pusat Istanbul, dekat distrik pusat wisata, sebuah universitas besar, dan kantor walikota. Mereka menyebutnya sebagai balas dendam atas operasi militer di kawasan mayoritas Kurdi di Tenggara Turki. Militer Turki memang dikabarkan melaksanakan operasi yang menewaskan delapan hingga 10 anggota kelompok tersebut di provinsi Hakkari tenggara.

Selama tahun ini, TAK telah mengklaim dua serangan yang menewaskan puluhan orang di ibukota Turki, Ankara, pada bulan Februari dan Maret, sehingga meningkatkan derajat kerawanan keamanan di Turki. Ini merupakan aksi lanjutan PKK setelah mereka menghentikan gencatan senjata selama dua tahun pada bulan Juli tahun lalu. Mereka menyalakan kembali konflik lanjutan yang secara akumulatif telah menewaskan lebih dari 40.000 jiwa warga etnik Kurdi, sejak tahun 1984.

Kekerasan itu menghancurkan proses perdamaian dari salah satu pemberontakan dengan durasi waktu terlama sepanjang sejarah Eropa. Entitas Kurdi kini memainkan peran sentral dalam konflik Suriah, selain peran negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Turki yang mencoba untuk menggunakan kelompok minoritas untuk memenuhi tujuan mereka masing-masing.

Peran Strategis Politik-Etnik Kurdi

Di zona konflik yang tersebar di Suriah, Irak dan Turki, entitas Kurdi telah mengambil peran semakin strategis. Penyebaran populasi entik ini di seluruh wilayah geografis tersebut telah memungkinkannya untuk memainkan bagian penting ketika situasi dalam masa pertempuran. Sementara, perbedaan faksi politik diantara mereka juga kerap digunakan untuk memanipulasi kekuatan-kekuatan asing dalam membaca dan mendekati mereka.

Meskipun hubungan Moskow dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad, Rusia telah merintis koneksi dengan berbagai faksi Kurdi dan (mungkin) memasok bantuan untuk mereka. AS juga telah memberikan dukungan udara untuk beberapa faksi Kurdi. Bantuan Rusia dan AS terhadap kelompok-kelompok ini, secara simultan, menumbuhkan kecemasan bagi Turki, yang melihat adanya aspirasi minoritas Kurdi untuk otonom-memisahkan diri dari negaranya. Seiring tiga kekuatan ini terus memanfaatkan Kurdi untuk tujuan mereka masing-masing, kelompok minoritas Kurdi juga terus bermain terhadap kekuatan-kekuatan tersebut demi agenda mereka sendiri.

Sejarah Hubungan Rusia Kurdi

Sejarah hubungan Rusia dengan Kurdi sejatinya telah terjalin lama sejak abad ke-19, ketika Kekaisaran Rusia merekrut etnik Kurdi untuk agenda melawan saingan mereka di Eurasia, yakni Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Persia. Penerus Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, kemudian mewarisi hubungan ini dan menggunakan mereka untuk melemahkan Turki dan Iran.

Dari 1923-1929, Uni Soviet mengendalikan sebuah wilayah Kurdi - yang bernama _Kurdistansky Uyezd_ - di Kaukasus Selatan. Pada tahun 1946, wilayah tersebut membantu pembangunan Republik Kurdi di Mahabad di Iran. Kemudian, dalam Perang Dingin, Soviet yang mendukung hadirnya Partai Pekerja Kurdistan ( _Partiya Karker�n Kurdistan�_ /PKK) yang berhaluan Leninis Marxis, menjadikannya perkakas untuk melemahkan musuh tradisional mereka, Turki, yang pada saat itu anggota NATO, bersama dengan blok Amerika Serikat (AS).

Ketika Uni Soviet runtuh, Rusia mengurangi campur-tangan terhadap Kurdi, namun tidak pernah memutus atau menghentikannya. Hari ini adalah buktinya, bahwa Rusia sekali lagi memainkan kartunya dalam politik etnik Kurdi di kawasan, seakan mengulang permainannya di abad ke-19 dan dalam Perang Dingin.

Manuver Moskow di Kawasan

Moskow telah meningkatkan hubungannya dengan Uni Partai Demokrat ( _Partiya Yek�tiya Demokrat_ / PYD), sebuah kelompok oposisi di wilayah utara Suriah yang mendukung otonomi Kurdi dan federalisme. Sayap bersenjata dari PYD adalah Unit Pertahanan Rakyat Kurdi ( _Yek�ney�n Parastina Gel_ / YPG) yang merupakan pemain utama dalam konflik Suriah. Jadi, terdapat ambiguitas, bahwa meskipun Rusia mendukung rezim Assad di Suriah, namun Moskow telah mengembangkan hubungan dengan PYD untuk meningkatkan pengaruhnya dibandingkan Turki. Hasil perebutan dominasi pengaruh Turki-Rusia terhadap partai ini tentu terlihat dari bagaimana ambisi politik-etnik dari partai ini berkembang dalam agenda mereka di kawasan. Membaca situasi terkini, entitas Kurdi Suriah tidak lagi terlalu gigih bersiteru dengan rezim Assad, itu ciri pengaruh Rusia lebih kuat.

Pada bulan Februari, PYD membuka kantor perwakilan di Rusia, cabang pertama di luar negeri. Rusia juga secara terbuka mencoba untuk berkoordinasi dengan YPG, berharap untuk meredakan ketegangan antara kelompok militan dan pemerintah Assad. Moskow bahkan telah melibatkan YPG untuk berkoordinasi dalam operasi melawan pasukan pemberontak Suriah dengan deal memberi keuntungan bagi kepentingan YPG dan loyalis rezim Assad.

Moskow memang banyak dituding oleh Pemerintah Turki telah terindikasi mempersenjatai sekutu lama mereka, PKK. Diantaranya dengan memberikan persenjataan anti-pesawat ke PKK melalui wilayah Suriah dan Irak. Meskipun, Moskow telah membantah tuduhan, namun para pejuang PKK memang disebut telah menggunakan sistem pertahanan udara _SA-18 man-portable air-defense system_ (MANPADS) untuk menembak jatuh sebuah helikopter militer Turki pada awal Mei 2016. Jatuhnya helikopter itu penting karena itu adalah insiden pertama dimana militan Kurdi mulai menggunakan sistem persenjataan yang relatif maju, meskipun mereka telah menggunakan MANPADS lain sebelumnya.

Tentu saja, koneksi Rusia dalam situasi yang keruh ini, serta ditemukannya SA-18 di Suriah di tangan PKK, tidak serta merta dapat dipastikan bahwa senjata tersebut dibeli atau diberi dari Moskow. Namun demikian, dilihat dari potensi penguatan kembali hubungan Rusia dengan PKK yang memiliki sejarah historis juga kesamaan ideologis Leninis-Marxis, posisi Rusia jelas sangat diuntungkan. Mereka, masih sangat membutuhkan politik-entik Kurdi untuk meningkatkan leverage melawan Turki dengan tetap menyangkal keterlibatan dari segala proses pertempuran yang terjadi dalam konflik di Suriah dan Irak, ataupun ragam rangkaian bom di Turki.[]