Ini3 Hal yang harus di perhatikan pada zaman sekarang.

Ini3 Hal yang harus di perhatikan pada zaman sekarang.

2016 adat istiadat agama EKONOMI Kejahatan penipuan ras sosial-budaya suku teknologi zaman sekarang

Hal yang harus di perhatikan pada zaman sekarang

kalian sudah mengetahui bahwa zaman semakin kesini semakin maju baik dari ekonomi, politik, budaya, maupun sosial khususnya teknologi. Tentunya semakin maju suatu zaman dimana akan lebih banyak dampak-dampak yang akan terjadi. Dibawah ini adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan pada zaman sekarang

1. Banyaknya penipuan

Tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi berkembang sangat pesat, kalian bisa lihat baik dari kendaran, handphone atau yang lainnya. Mau tidak mau kalian harus mengikuti zaman apapun tantangannya supaya tidak tertinggal oleh zaman, tetapi tahukah kalian dibalik itu pasti ada dampak yang harus kalian perhatikan seperti dengan berkembangnya teknologi semakin banyak penipuan yang terjadi pada media teknologi. Jadi waspadalah jangan sampai tertipun muslihat oleh rayuan orang yang terjadi pada teknologi.

2. Kejahatan Dimana-mana

Kejahatan mungkin bisa dibilang umum tetapi pada zaman sekarang kejahatan semakin merajalela, kalian bisa lihat pertikaian suatu negara, saling memfitnah, saling menghujan di media sosial khususnya.

3. Ras, suku, agama, dan adat istiadat

Pada zaman sekarang banyak orang yang saling menghujan, saling menghina, saling memfitnah apalagi semuanya menyangkut ras, suku, agama dan yang lainnya sangat bahaya sekali pada zaman sekarang, perlu kalian ketahui pada zaman dahulu ada yang saling menghina, membedakan, maupun menghujat semua itu terjadi pada zaman dulu tetapi apakah zaman sekarang akan terjadi lagi? berharap pasti tidak!

Dari semuanya akhirnya kita harus mengetahui bahwa ego, gengsi atau yang lainnya akan mempengaruhi pada zaman sekarang, ingin menang sendiri atau mempentingkan diri sendiri tentunya tidak baik kita harus saling menyayangi dan mengasihi.

Terimakasi sudah membaca artikel ajmut.blogspot.com, jangan lupa like, comment dan share. Semoga bermanfaat.

Baca artikel sebelumnya
http://ajmut.blogspot.co.id/2016/11/kritik-vs-haters.html

Gara-Gara Ikan Cakalang, Menteri Susi Kelihatan Aslinya | Pontianak Informasi

Gara-Gara Ikan Cakalang, Menteri Susi Kelihatan Aslinya | Pontianak Informasi

EKONOMI

[portalpiyungan.com] Penerbitan izin impor 2 ribu ton ikan cakalang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disorot. Kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti ini, tidak sesuai dengan gembar-gembornya.

Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, keputusan Menteri Susi membuka izin impor ikan sebanyak 2 ribu ton ini, merupakan suatu ironi. Sekaligus aksi menggelikan dan mengerikan.

"Masyarakat nelayan kita sepertimua dibohongi oleh impor ini. Karena produksi (ikan) yang digembar-gemborkan menteri melimpah, nyatanya kok ada impor," kata Marthin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 18 Juni 2016.

Padahal, kata Marthin, produksi ikan nasional pada Mei 2016, mengalami deflasi 0,45%. Dengan kata lain, produksi ikan di dalam negeri, sangatlah berlebih.

"Mengutip data BPS Mei 2016 kemarin, untuk produksi ikan dari nelayan itu mengalami deflasi atau peningkatan 0,46 persen. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh nilai tukar nelayan. Artinya, kesejahteraan nelayan masih memprihatinkan. Memang tidak ada upaya dari Mentei Susi dan jajarannya untuk mensejahterakan nelayan kita." papar Marthin.

Dikatakan, impor ikan untuk industri bahan baku tidak perlu dilakukan karena nelayan Indonesia mampu memenuhi hal ini, cuma saja distribusi ikan nasional tidak begitu efektif. "Industri ikan kan banyak di Jawa dan Bali, tapi yang terbanyak diproduksi nelayan di Sulawesi, Kalimantan. Nah, ini yang harus di benahi oleh pemerintah," katanya.

Sekedar informasi, saat ini sudah ada 23.652 ton ikan impor yang masuk ke Indonesia, sejak Januari hingga April. Kebijakan itu merupakan ancaman nyata bagi nelayan dan industri perikanan Indonesia.

Pemerintah Dzalim! Sudah Untung 3,19 T Dari Solar, Pemerintah Masih Ingin Pangkas Subsidi Solar | Pontianak Informasi

Pemerintah Dzalim! Sudah Untung 3,19 T Dari Solar, Pemerintah Masih Ingin Pangkas Subsidi Solar | Pontianak Informasi

EKONOMI

[portalpiyungan.com] Pemerintah berencana akan menaikkan tarif dasar listrik dan memangkas lagi subsidi solar dari Rp 1.000 per liter menjadi hanya Rp 350 per liter.

keputusan ini dinilai membiarkan terjadinya kartelisasi di sektor energi yang menyebabkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menjual bahan bakar minyak dan tarif listrik dengan harga tidak wajar.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, rencana pemerintah tersebut dinilai tidak pro rakyat, karena harus membayar BBM dan listrik dengan harga lebih mahal dari seharusnya.

"Pemerintah terkesan menoleransi kartelisasi sehingga harga energi menjadi mahal. Ini lebih kejam dari kartel daging sapi oleh swasta karena dilakukan oleh BUMN yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah," kata Bambang di kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 17 Juni 2016..

Dia mengatakan, BBM dan listrik merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat setiap saat, berbeda dengan daging yang hanya dikonsumsi sewaktu-waktu saja.

Pemerintah sebenarnya bisa mencegah pengurangan subsidi BBM dan listrik jika mampu membereskan inefisiensi dan kartelisasi tersebut.

"Pemerintah harusnya tidak hanya mempertahankan subsidi, tetapi menurunkan harga energi kalau masalah inefisiensi dan kartelisasi itu bisa dibereskan," ujarnya.

Pemerintah berencana memangkas lagi subsidi solar dari Rp1.000 per liter menjadi hanya Rp 350 per liter. Belakangan, usulan subsidi tetap solar dinaikkan lagi menjadi Rp 500 per liter.

Jika benar pemerintah akan memangkas subsidi solar, ini artinya pemerintah melanggar UU. Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi mengatakan, ?dalam Undang-Undang (UU) telah diatur di mana setiap liter solar yang dijual oleh Pertamina mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per liter untuk menutupi tingginya harga solar yang dibeli Pertamina.

Namun, pada waktu-waktu tertentu harga solar yang dibeli Pertamina tersebut lebih murah dibandingkan harga sebelumnya.? Dengan demikian, ada kelebihan yang didapat perusahaan plat merah tersebut dari subsidi tetap yang digelontorkan pemerintah.

"Dalam UU memang setiap liter yang keluar dari BBM ini disubdisi negara memberikan subsidi sebesar Rp 1.000. Tetapi ada waktu tertentu selisih harganya kurang dari Rp 1.000. Artinya kalau kurangnya Rp 600, berarti ada selisih Rp 400 ini. Itu yang dinikmati badan usaha Pertamina," ujarnya di Jakarta, awal bulan ini.

Achsanul menyatakan, atas kelebihan tersebut, BPK menemukan adanya kelebihan berupa keuntungan yang diterima oleh Pertamina sepanjang 2015 sebesar Rp 3,19 triliun dari selisih ini

Maka jika benar pemerintah hendak memangkas lagi subsidi atas solar, akan semakin besar pula keuntungan yang diterima Pertamina.

TERBUKTI! Pernyataan Prabowo Tepat 100% | Pontianak Informasi

TERBUKTI! Pernyataan Prabowo Tepat 100% | Pontianak Informasi

EKONOMI

[portalpiyungan.com]  Pemerintah tengah berupaya menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun akibat kurangnya penerimaan negara. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan menyebutkan anggaran penghematan tersebut. Kendati demikian, menurut dia, penghematan tersebut masih belum cukup untuk menutup kekurangan anggaran.

"Usulan itu (penghematan) masih dalam pembahasan internal pemerintah," ucap Darmin di Jakarta, Senin, 13 Juni 2016.

Darmin mengatakan pemangkasan tak terhindarkan lantaran penerimaan pajak yang suram. Setoran pajak baru mencapai Rp 364,1 triliun (26,8 persen) dari target Rp 1.360,2 triliun hingga Mei 2016. Jumlah ini lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 377 triliun.

Penerimaan jauh di bawah belanja negara, yaitu lebih dari Rp 600 triliun hingga Mei lalu. Ini menyebabkan defisit anggaran negara ada di kisaran 2,48 persen dari PDB negara. Defisit diyakini membesar jika tak ada perubahan dari penerimaan karena belanja semakin membengkak di akhir tahun. "Kalau kementerian dan lembaga tak setuju pemotongan, tidak apa-apa, tapi uangnya tidak akan ada," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Darmin menuturkan pemerintah sudah mencoba menghindari pemangkasan lewat Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang ditarget akan memberi tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun. Namun, karena besarnya kekurangan anggaran itu, penambahan dari pengampunan pajak juga tak mencukupi. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anggaran adalah pemotongan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jilid dua.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan defisit memburuk karena target penerimaan yang muluk dan banyaknya belanja pemerintah yang tidak efektif. Misalnya, Rizal merujuk pada tren belanja Kementerian Pariwisata yang sejak puluhan tahun dianggarkan tapi minim hasilnya.

"Dari puluhan tahun itu, hanya Bali yang maju," ucap Rizal.

Jondisi darurat anggaran negara ini mengingatkan akan salah satu momen dalam debat calon Presiden tahun 2014 lalu. Dalam debat calon presiden yang disiarkan langsung oleh Metro TV, Prabowo Subianto menekankan penghentian kebocoran kekayaan ekonomi bangsa.

"Tim pakar Prabowo menilai kekayaan Indoesia yang bocor mencapai Rp 1.000 triliun per tahun," kata Prabowo kala itu

Prabowo menggunakan data Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencatat kebocoran kekayaan negara mencapai Rp 7.200 triliun per tahun.

"Rp 1.000 triliun yang kami gunakan saja sudah besar," katanya membandingkan.

Nah, untuk menghindari kebocoran kekayaan tersebut, Prabowo mengatakan akan berhemat, memangkas dan mengalirkan ekonomi yang bersifat kerakyatan

Usai debat tersebut, Prabowo dibully oleh pendukung Jokowi. Berbagai meme dan hestek bertema bocor bermunculan di media sosial. Kini, semua ucapan Prabowo terbukti benar. Bahkan, pada thun lalu saja, Menteri Susi sudah mengakui bahwa Prabowo benar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kerugian negara sebesar Rp 3.000 triliun karena tindak pencurian ikan dan beragam tindak pidana bukanlah angka buatan tetapi melalui perhitungan.

"Kerugian Rp 2.000 triliun-3.000 triliun itu bukan angka buatan," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Chief Editor Meeting di Jakarta.

Prabowo sudah terbukti benar. Kini tugas Jokowi membuktikan bahwa ia mampu membawa Indoesia keluar dari situasi ekonomi yang sulit ini.